Pembukaan investigasi oleh Kejaksaan Federal Brasil mencermati strategi kontrol taruhan online di masa pemerintahan Lula, memicu diskusi yang intensif. Kegiatan ini diawali dengan inisiatif administratif yang mengevaluasi bagaimana Kementerian Keuangan memastikan kepatuhan dari para penyedia taruhan terhadap Undang-Undang No. 14.790/2023 dan No. 13.756/2018. Selain regulasi, investigasi yang berlangsung selama setahun juga mengupas kinerja sistem kesehatan publik dalam mengatasi kecanduan judi kompulsif.
Langkah ini muncul seiring dengan perkembangan industri iGaming di Brasil yang semakin menonjol. Saat ini, terdapat 190 platform yang telah mendapatkan lisensi dari Sekretariat Pengelolaan Hadiah dan Taruhan. Legalitas olahraga taruhan yang disahkan pada tahun 2018 melalui Undang-Undang No. 13.756 setelah melalui diskusi panjang di Kongres Nasional, sekarang memasuki fase regulasi di tahun 2023 dan diharapkan beroperasi penuh dalam dua tahun ke depan.
Pengaturan dan Kontrol Operator Taruhan
Sekretariat Pengelolaan Hadiah dan Taruhan telah menetapkan sejumlah peraturan dan tanggung jawab bagi operator taruhan. Hal ini meliputi metode pemantauan situs taruhan, pengawasan kegiatan, serta pencegahan terhadap pasar ilegal. Berikut adalah beberapa dokumen legal utama yang mengatur panduan pemantauan dan pengawasan bagi operator:
- Regulasi Kementerian Keuangan SPA/MF No. 1.225, 31 Juli 2024 – Mengatur pengawasan dan pemantauan kegiatan terkait operasi taruhan tetap dan operator taruhan.
- Regulasi Kementerian Keuangan SPA/MF No. 1.231, 31 Juli 2024 – Menyusun aturan dan panduan untuk perjudian bertanggung jawab, komunikasi, pemasaran, dan periklanan, serta mengatur hak dan kewajiban para petaruh serta agen operasi.
- Regulasi Kementerian Keuangan SPA/MF No. 1.233, 31 Juli 2024 – Menentukan sanksi dalam konteks operasi komersial jenis lotre taruhan peluang tetap.
Langkah Menuju Perjudian Bertanggung Jawab
Langkah-langkah untuk mendukung perjudian bertanggung jawab, kriteria iklan, dan perlindungan petaruh telah ditetapkan. Dalam hal ini, dikeluarkan Dekrit Interministerial MF/MS/Mesp/SECOM No. 37, 6 Desember 2024, yang membentuk Kelompok Kerja Interministerial untuk Kesehatan Mental serta Pencegahan dan Pengurangan Dampak Perjudian Bermasalah. Fokus utama adalah merencanakan tindakan pencegahan, mitigasi dampak, serta memberikan bantuan kepada individu dan kelompok sosial yang menghadapi kecanduan judi.
