Industri prediksi menunjukkan tren pertumbuhan pesat, dan kabar terbaru menunjukkan ambisi Meta untuk menjadi pemain utama di sektor ini. Dengan merancang platform bernama 'Arena', Meta, induk dari Facebook, berharap dapat menciptakan pijakan yang kuat dalam persaingan pasar. Laporan menyebutkan bahwa tim dibawah kepemimpinan CEO Meta, Mark Zuckerberg, sedang mengeksplorasi penggunaan sistem poin, mirip dengan mata uang dalam permainan video. Kendati belum ada niat menggunakan transaksi uang sungguhan, peluncuran awal akan tetap menghindari penggunaan uang nyata.
Strategi ini memungkinkan Meta untuk memanfaatkan jaringan sosialnya yang luas, yang mencakup lebih dari 3,5 miliar pengguna aktif harian melalui platform seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan Messenger. Hal ini menempatkan Meta untuk bersaing langsung dengan perusahaan buku olahraga besar, bursa kripto, dan startup seperti Kalshi dan Polymarket yang sudah mencapai valuasi miliaran dolar.
Prospek Kalshi di Pasar Saham
Sementara itu, Kalshi terus mengalami peningkatan nilai yang signifikan, menarik perhatian lebih. CEO Kalshi, Tarek Mansour, mengungkapkan bahwa meskipun ada spekulasi tentang potensi go public, hal tersebut belum akan terjadi dalam waktu dekat. Dalam wawancara dengan CNBC, Mansour menjelaskan bahwa meskipun ada komunikasi awal dengan beberapa bank investasi, keputusan final belum dibuat. Dengan omzet tahunan yang mencapai $2 miliar, Kalshi tetap berhati-hati dalam mengambil langkah selanjutnya.
Tantangan Hukum Kalshi terkait Aturan Pajak di Illinois
Di Illinois, Kalshi menghadapi tantangan baru terkait pajak taruhan olahraga, yang sekarang dikenakan tarif 15% sebagai bagian dari anggaran $56 miliar yang disetujui oleh Gubernur JB Pritzker. Kalshi telah mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik AS di wilayah Illinois Utara, menyatakan bahwa aturan tersebut melanggar Klausul Supremasi dalam Konstitusi AS. Gugatan ini menekankan bahwa peraturan yang akan diberlakukan mulai 1 Juli berkonflik dengan hukum federal, dan Kalshi mencari keputusan pengadilan untuk menunda penerapannya.